Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai tersangka suap daging sapi impor) menambah deretan panjang bahwa politisi sudah menjadi penggerak tindak korupsi di negeri ini. Sulit untuk dipercayai lagi slogan yang didengungkan partai yang bersih dan Peduli.
Politisi yang terlibat korupsi paling banyak terjerat adalah politisi partai Golkar. Dalam catatan ICW, ada 14 politisi partai berlambang beringin dari 52 politisi menjadi tersangka baik di KPK,Kejaksaan atau Kepolisian.
ICW mencatat, sepanjang 2012, ada 10 politisi Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Menyusul kemudian, politisi PDI-Perjuangan yang jumlahnya delapan orang, politisi Partai Amanat Nasional delapan orang, politisi Partai Kebangkitan Bangsa empat orang, politisi Partai Gerindra tiga orang, politisi Partai Persatuan Pembangunan dua orang, politisi Partai Keadilan Sejahtera dua orang, dan satu orang dari partai lain.
Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, bertambahnya pimpinan Parpol dalam kasus korupsi membuktikan semakin kuat dugaan tahun 2013 ini sebagai tahun politik. Sebab, katanya, angka korupsi biasanya naik menjelang pelaksanaan pesta demokrasi.
“Ini bukti bahwa dalam tahun politik semua parpol berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan persiapan menjelang Pemilu 2014,” ungkap Abdullah kepada wartawan belum lama ini.
Tingginya godaan politisi terhadap korupsi pernah diungkapkan oleh mantan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa. Dia menyebut para politisi sebagai pemain utama tindak korupsi. Mantan wakil ketua KPK itu menyebut ada lima area yang rawan korupsi. Dan kelima-limanya, politisi mengambil peran penting.
Lima area rawan korupsi menurut Ota, panggilan akrabnya, adalah, pertama, area pengambilan keputusan politik (political corruption), seperti di DPR atau pun DPRD. Kedua, area penegakan hukum. Ketiga, pengadaan barang dan jasa. Di area ini, politisi mengambil peran intervensi ke birokrasi dan menjadi beking pengusaha atau kontraktor.
Keempat, pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kelima, di area pengurusan perizinan, utamanya proses izin pengelolaan sumber daya alam.
Tentu kita masih ingat begitu banyak petinggi-petinggi partai di tanah air yang terlibat korupsi. Sebut saja Andi Mallarangeng, politisi Partai Demokrat, yang terlibat korupsi proyek sport center Hambalang. Atau berjamaah belasan politisi senayan dalam kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Dan masih banyak lagi politisi atau kader partai yang terlibat atau setidaknya dikait-kaitkan dengan kasus perampokan uang rakyat.
Negeri ini akan sulit terbebas korupsi dikarenakan kasus korupsi menjadi persoalan genting di tubuh kepartaian, sehingga terkuaknya, kasus Presiden PKS, semakin menambah deretan politisi sudah jadi motor penggerak korupsi.
Blog Ini Didukung Oleh :
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar