Tugas 2 (Hukum Perdata di Indonesia):BADAN HUKUM

Seperti yang telah di bahas di posting sebelumnya, bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang tersusun baik dalam suatu sistem yang sifatnya memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Sejarah Singkat Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada awalnya lahir dari hukum perdata di Belanda. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda). Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.

Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 (I.S) (Indische Staatregeling) yang sebelumnya pasal 131 (I.S) yaitu pasal 75 RR (Regeringsreglement).

Keadaan Hukum Indonesia

Keadaan hukum di Indonesia tercantum dalam pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:

Golongan Eropa dan yang dipersamakan.
Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

Kondisi Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu faktor Ethnis dan faktor Hostia Yuridis.

Sistematika Hukum Perdata

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata.

Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian yaitu :

Buku I tentang Orang (Van Personnenrecht ); meliputi timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan.
Buku II tentang Kebendaan, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.
Buku III tentang Perikatan (Verbintenessenrecht); yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian (Verjaring en Bewijs); mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.