Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 1991

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975

No.	Nomor	Tentang
1	SE-01/PJ./1991	PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PEMBEBANANNYA SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN
2	SE-53/PJ/1991	PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN MELALUI KANTOR POS DAN GIRO (NOMOR : SE-53/PJ/1991, SE-32/A/1991, 24/DIRUTPOS/1991)
3	SE-1027/PJ/1991	TATA CARA PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh TAHUN 1991 DAN SPT MASA PPN TAHUN 1992
4	SE-02/PJ.5/1991	PENGAWASAN SPT DAN PEMBAYARAN MASA PPN/PPn BM
5	SE-03/PJ.5.4	KARTU PENGAWASAN SPT & PEMBAYARAN MASA PPN/PPn BM (KP.PPN 1.6 & KP.PPN 1.7)
6	SE-19/PJ.5.4/1991	PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PPN/PPn BM TAHUN 1991/1992
7	SE-06/PJ.7/1991	PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN MATERIAL. (SERI PEMERIKSAAN - 71)
8	SE-12/PJ.7/1991	TATACARA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN OLEH TIM PEMERIKSA DJP-BPKP SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MEI 1991
9	SE-07/PJ.9/1991	NPWP UNTUK WP BADAN ASING, WP PMA, WP BUMN DI KPP DI LUAR JAKARTA
10	SE-11/PJ.9/1991	RESTITUSI PPh ATAS BUNGA DEPOSITO
11	SE-06/PJ.9.4	PERALIHAN NPWP WANITA KAWIN
12	SE-32/PJ.11.3	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ.11.3/1991
13	SE-50/PJ.11.2	LARANGAN PENGGUNAAN KONSULTAN PAJAK SWASTA OLEH BUMN
14	SE-01/PJ.31/1991	NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA , PPn BM DAN PPh
15	SE-05/PJ.31/1991	KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN
16	SE-02/PJ.32/1991	PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DI BIDANG USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS. (SERI PPN - 172)
17	SE-01/PJ.41/1991	PENEGASAN TENTANG "PASPOR DINAS" DAN "DAERAH PERBATASAN" PADA KEPPRES NO. 28 TAHUN 1990
18	SE-04/PJ.41/1991	PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIRJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI
19	SE-06/PJ.41/1991	PENGATURAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI, DALAM RANGKA KEWAJIBAN SPT TAHUNAN PPh 1990
20	SE-02/PJ.43/1991	KEWAJIBAN SPT PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARAWAN
21	SE-03/PJ.43/1991	TATA USAHA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22
22	SE-05/PJ.43/1991	PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 25 OLEH WAJIB PAJAK PMDN
23	SE-07/PJ.43/1991	PENGGUNAAN CONTINOUS FORM SEBAGAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
24	SE-08/PJ.43/1991	FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh
25	SE-09/PJ.44/1991	PENYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN LAMA
26	SE-04/PJ.51/1991	PERANTARA PERDAGANGAN EFEK (PIALANG/BROKER) SEBAGAI PKP. (SERI PPN - 173)
27	SE-05/PJ.51/1991	PEMBETULAN BUTIR 2.5.1. SE DIRJEN PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SPT MASA PPN
28	SE-06/PJ.51/1991	PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
29	SE-18/PJ.51/1991	PPN DALAM PENYELENGGARAAN SDSB
30	SE-03/PJ.341/1991	PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI - AMERIKA SERIKAT