Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai

No.	Nomor	Tentang
1	SE-06/BC/2001	PETUNJUK PENIMBUNAN BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (GUDANG MILIK IMPORTIR)
2	SE-07/BC/2001	PETUNJUK PENGAWASAN IMPORTASI BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU
3	SE-08/BC/2001	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
4	SE-12/BC/2001	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR SORBITOL CAIR (D-GLUCITOL) DARI UNI EROPA
5	SE-28/BC/2001	EKSPOR BARANG/BAHAN IMPOR YANG BELUM MENGALAMI PENGOLAHAN OLEH PERUSAHAAN YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR
6	SE-31/BC/2001	PENETAPAN JALUR BAGI BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
7	SE-32/BC/2001	PENINGKATAN PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
8	SE-20/BC/2003	PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA
9	SE-01/BC/2004	PENEGASAN TANGGAL TIBA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS
10	SE-02/BC/2004	PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN NIPER DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
11	SE-03/BC/2004	PENEGASAN TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
12	SE-06/BC/2004	KEWAJIBAN PENYEDIAAN FOTOKOPI LEMBAR PERTAMA DOKUMEN PEMASUKAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC2.3)UNTUK BADAN PUSAT STATISTIK DAN BANK INDONESIA
13	SE-09/BC/2004	PERSYARATAN PENGAJUAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK
14	SE-10/BC/2004	KETENTUAN EKSPOR OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PDE
15	SE-12/BC/2004	OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI POSKO PELAYANAN PDE EKSPOR
16	SE-13/BC/2004	PENGGUNAAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) UNTUK PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB/BC 3.0)
17	SE-14/BC/2004	PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN GUDANG BERIKAT
18	SE-15/BC/2004	TATACARA PENYELESAIAN BARANG BAWAAN PENUMPANG (HAND CARRY)\DARI LUAR DAERAH PABEAN UNTUK TUJUAN KAWASAN BERIKAT DALAM RANGKA KEPERLUAN PPRODUKSI
19	SE-16/BC/2004	PENYAMPAIAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN ALAT DAN ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
20	SE-18/BC/2004	PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 360/MPP/Kep/5/2004 TANGGAL 31 MEI 2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
21	SE-22/BC/2004	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE
22	SE-26/BC/2004	PETUNJUK PELAKSANAAN PERMASALAHAN PELAYANAN KITE BERKAITAN DENGAN LAPORAN BCL.KT01 DAN BCL.KT.02
23	SE- 27/BC/2004	PEMBATALAN PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-24/BC/2004 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2004
24	SE-28/BC/2004	PEMBERIAN IDENTITAS PABRIK PADA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM RANGKA PERSONALISASI
25	SE-04/BC/2005	PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN PERSONALISASI
26	SE-05/BC/2005	BATAS WAKTU PELEKATAN, PENCACAHAN, PENGEMBALIAN DAN PEREDARAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2004
27	SE-06/BC/2005	PENEGASAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM SATU KELOMPOK PERUSAHAAN
28	SE-07/BC/2005	PENEGASAN TIDAK DIGUNAKANNYA DOKUMEN PELINDUNG CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI ASAL IMPOR DARI GUDANG BERIKAT
29	SE- 15/BC/2006	TANDA PENDAFTARAN TIPE ATAS KENDARAAN BERMOTOR IMPOR
30	SE- 17/BC/2006	PENEGASAN KEMBALI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2005
31	SE-18/BC/2006	PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE- 12/BC/2003 TANGGAL 31 MARET 2003 TENTANG  PEDOMAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA KAPAL
32	SE-346/BC.1/UP.6/ 2006	STATUS PEGAWAI PELAKSANA PEMERIKSA DAN PEGAWAI PELAKSANA ADMINISTRASI