Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 1989

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975

No.	Nomor	Tentang
1	SE-62/PJ/1989	RESTITUSI PPh ATAS BUNGA DEPOSITO KEPADA YAYASAN DAN YAYASAN DANA PENSIUN
2	SE-12/PJ.2/1989	LAPORAN KIP DIBIDANG PL PADA RAPIM TGL.16-18 FEBRUARY 1989
3	SE-07/PJ.3/1989	PENERBITAN NPWP DAN S.K. PENGUKUHAN PKP
4	SE-11/PJ.3/1989	JASA YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH (SERI PPN-137)
5	SE-13/PJ.3/1989	PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 138)
6	SE-20/PJ.3/1989	PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG BESAR (SERI PPN - 141)
7	SE-21/PJ.3/1989	PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-142)
8	SE-22/PJ.3/1989	PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 (SERI PPN-143)
9	SE-24/PJ.3/1989	PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PKP. (SERI PPN - 145)
10	SE-25/PJ.3/1989	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PPN ATAS JASA SELAIN JASA PEMBORONGAN, JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DAN JASA TELEKOMUNIKASI (SERI PPN - 146)
11	SE-26/PJ.3/1989	PPN ATAS RUMAH MURAH (SERI PPN -147)
12	SE-27/PJ.3/1989	PPn BM ATAS FILM FOTOGRAFI
13	SE-39/PJ.4/1989	LAPORAN KPL 16 a, b, c DAN SANKSI PEMOTONGAN DANA IMPRES 1989/1990
14	SE-40/PJ.5/1989	PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (SERI PPN-154)
15	SE-42/PJ.5/1989	PENGUKUHAN PEDAGANG BESAR MENJADI PKP
16	SE-45/PJ.5/1989	PPN ATAS JASA/SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT DAN ATAS "REIMBURSABLE ITEMS"
17	SE-46/PJ.5/1989	PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
18	SE-20/PJ.7/1989	PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGIKUTI SAYEMBARA LAPORAN TAHUNAN
19	SE-03/PJ.22/1989	PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI
20	SE-04/PJ.22/1989	MASALAH TERTIB PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK
21	SE-07/PJ.22/1989	TERTIB PENYELESAIAN KEBERATAN
22	SE-08/PJ.22/1989	PEMATRAPAN PPh PASAL 23/26 HASIL PENELITIAN SPT PPh
23	SE-14/PJ.22/1989	PPh PASAL 23/26 ATAS SEWA
24	SE-15/PJ.22/1989	PENERBITAN SKP TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh
25	SE-05/PJ.23/1989	KEWAJIBAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER
26	SE-13/PJ.23/1989	PENYETORAN DIMUKA PPh PASAL 25 SEKALIGUS UNTUK BEBERAPA BULAN
27	SE-16/PJ.23/1989	PEMBETULAN SPT PKK TAHUN 1984
28	SE-17/PJ.23/1989	PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI
29	SE-19/PJ.23/1989	PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT. (SERI PPh PASAL 21-38)
30	SE-20/PJ.23/1989	PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN YANG DITERIMA PARA ANGGOTA DPR/DPRD (SERI PPh PASAL 21-39
31	SE-21/PJ.23/1989	BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1989 (SERI PPh PASAL 21-40)
32	SE-09/PJ.31/1989	PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)
33	SE-15/PJ.31/1989	PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
34	SE-19/PJ.31/1989	BEBERAPA PERMASALAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PKP
35	SE-13/PJ.32/1989	PPN ATAS JASA PERSEWAAN RUANGAN SERI PPN-156
36	SE-14/PJ.32/1989	PPN ATAS JASA INSTALATIR LISTRIK (SERI PPN -157)
37	SE-32/PJ.42/1989	PENELITIAN SMB
38	SE-31/PJ.44/1989	BENTUK-BENTUK LAPORAN DIREKTORAT PPh YANG DISESUAIKAN
39	SE-11/PJ.53/1989	PEMERIKSAAN KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG BURSA KOMODITI (SERI PEMERIKSAAN-54)
40	SE-15/PJ.53/1989	PEMBUATAN LAPORAN PEMERIKSAAN PER TAHUN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN - 56)
41	SE-01/PJ.54/1989	LAPORAN PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS RESTITUSI PAJAK OLEH TENAGA AHLI BPKP (SERI PEMERIKSAAN - 51)
42	SE-08/PJ.54/1989	PENANGGUHAN PEMERIKSAAN BERDASARKAN LP2 ATAS WAJIB PAJAK LP2P. (SERI PEMERIKSAAN - 52)
43	SE-09/PJ.54/1989	PEMBUATAN DKHP EX HASIL PEMERIKSAAN BPKP (SERI PEMERIKSAAN - 53)
44	SE-12/PJ.54/1989	PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DALAM HAL WAJIB PAJAK MEMBERITAHUKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) KEP. MEN. KEU. RI NO. 950/KMK.04/1983 (SERI PEMERIKSAAN - 55)
45	SE-06/PJ.62/1986	PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
46	SE-30/PJ.71/1989	PENGATURAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM MASA TRANSISI (SERI PEMERIKSAAN - 58)
47	SE-38/PJ.71/1989	TANDA PENGENAL PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN-59)
48	SE-40/PJ.71/1989	PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh 1988 ATAU SPT MASA PPN TAHUN 1988 YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR Rp. 100,- JUTA ATAU LEBIH. (SERI PEMERIKSAAN - 60)
49	SE-02/PJ.221/1989	BIAYA/PUNGUTAN DANA PRAMUKA PADA PABRIK ROKOK
50	SE-01/PJ.222/1989	PERBEDAAN PENGENAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23
51	SE-23/PJ.223/1989	INVENTARISASI "SPT LEBIH DISETOR" YANG BELUM DITETAPKAN UNTUK PPs DAN PPd USAHAWAN ( U.U. LAMA)
52	SE-24/PJ.433/1989	PENINGKATAN PENGAWASAN
53	SE-05/PJ.631/1989	PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PENG-139/PJ.63/1989