Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 1986

Tahun :
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975

No.	Nomor	Tentang
1	SE-12/PJ./1986	TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERHUTANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI (NOMOR : SE-12/PJ./1986, SE-130/A/1986, SE-01/BC/1986)
2	SE-01/PJ.2/1986	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh UMUM-17)
3	SE-03/PJ.2/1986	RALAT BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN KOPERASI (SERI PPh SPT-07)
4	SE-46/PJ.2/1986	PEMBERITAHUAN PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN ATAU BANDING
5	SE-04/PJ.3/1986	PPN ATAS PERUSAHAAN VULKANISIR BAN (SERI PPN - 67)
6	SE-09/PJ.3/1986	PENELITIAN SETEMPAT PPN TERHADAP PKP YANG TIDAK MEMASUKKAN SPM (SERI PPN-69)
7	SE-10/PJ.3/1986	PEMUNGUTAN PPN/PPn BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA (SERI PPN-70)
8	SE-11/PJ.3/1986	PETUNJUK MENGENAI PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN SERI : BM - 06
9	SE-17/PJ.3/1986	PAJAK PENJUALAN (PPn) ATAS BARANG MEWAH KELOMPOK KENDARAAN BERMOTOR JENIS KOMBI DAN MINIBUS (SERI PPN - 71)
10	SE-20/PJ.3/1986	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SERI PPN -72)
11	SE-26/PJ.3/1986	KEWAJIBAN MENGADAKAN PEMBUKUAN BAGI TOKO EMAS (SERI PPN - 74)
12	SE-31/PJ.3/1986	PPN ATAS PEKERJAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG MERUPAKAN PEKERJAAN TERPISAH DARI PEMBANGUNAN GEDUNG (SERI PPN - 77)
13	SE-35/PJ.3/1986	PELUNASAN PAJAK TERHUTANG ATAS IMPOR SEBELUM 1 APRIL 1986 YANG PPn IMPORNYA DITANGGUHKAN (SERI PPN-79)
14	SE-36/PJ.3/1986	KREDIT PAJAK MASUKAN PADA PM PKP (SERI PPN-80)
15	SE-37/PJ.3/1986	PEDOMAN TATA USAHA SPT MASA PPN (SERI PPN-81)
16	SE-39/PJ.3/1986	PPN ATAS JASA PEMBORONGAN INSTALASI LISTRIK (SERI PPN-83)
17	SE-44/PJ.3/1986	PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS IMPOR YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 (SERI PPN-84)
18	SE-45/PJ.3/1986	PPN ATAS PENYERAHAN/PEMBORONGAN RUMAH PETANI PESERTA PIR DAN RUMAH UNTUK TRANSMIGRAN (SERI PPN - 85)
19	SE-47/PJ.3/1986	PENGENAAN PPN ATAS TOKO EMAS YANG BERDOMISILI DAN BERLOKASI DI KOTA YANG MEMPUNYAI BEBERAPA INSPEKSI PAJAK (SERI PPN - 87)
20	SE-56/PJ.3/1986	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROKOK DAN PERUBAHAN FORMULIR 1485 A-1 (SERI PPN-93)
21	SE-57/PJ.3/1986	SURAT KETERANGAN TIDAK TERHUTANG PPN (SERI PPN-94)
22	SE-59/PJ.3/1986	TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN PPN OLEH PARA KONTRAKTOR PLN (SERI PPN-95)
23	SE-01/PJ.5/1987	DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 06)
24	SE-06/PJ.5/1986	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 01)
25	SE-07/PJ.5/1986	RALAT SE-06/PJ.5/1986 TANGGAL 19 JULI 1986 PERIHAL KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 01)
26	SE-08/PJ.5/1986	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 01A)
27	SE-11/PJ.5/1986	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 04)
28	SE-12/PJ.5/1986	KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 05)
29	SE-14/PJ.5/1986	RALAT ATAS SE-11/PJ.5/1986 TANGGAL 15 AGUSTUS 1986 TENTANG KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SE PEMERIKSAAN SERI -04)
30	SE-15/PJ.5/1986	RALAT ATAS SE-12/PJ.5/1986 TANGGAL 15 AGUSTUS 1986 TENTANG KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SE PEMERIKSAAN SERI-05)
31	SE-18/PJ.5/1986	PRINT OUT SPT PPh 1985
32	SE-22/PJ.5/1986	PRINT OUT SPT PPh 1985 LEBIH BAYAR (SERI PEMERIKSAAN 03-01)
33	SE-01/PJ.8/1986	WAJIB PAJAK LP2P (SERI NPWP - 39)
34	SE-04/PJ.21/1986	PENGHASILAN NETTO WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENERIMA PENGHASILAN DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS DALAM SPT PPh TAHUN 1985 (SERI PPh SPT-08)
35	SE-06/PJ.21/1986	PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK
36	SE-07/PJ.21/1986	PERIHAL HALAMAN 4 DAN 5 BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS TAHUN 1985 (1770)
37	SE-11/PJ.21/1986	PENEGASAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT FORMULIR 1770 (SERI PPh SPT-11)
38	SE-13/PJ.21/1986	PDM FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
39	SE-20/PJ.21/1986	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LAPORAN LP2P
40	SE-30/PJ.21/1986	RALAT BUKU PETUNJUK PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1985 (SERI PPh PASAL 21-30)
41	SE-31/PJ.21/1986	PETUNJUK LANJUTAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMOHONAN BANDING
42	SE-33/PJ.21/1986	PENERBITAN STP PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1985
43	SE-43/PJ.21/1986	PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS SELISIH NILAI TUKAR SEBAGAI AKIBAT KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG MONETER TANGGAL 12 SEPTEMBER 1986
44	SE-44/PJ.21/1986	PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-39/PJ.22/1986 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1986, SE-42/PJ.2/1986 TANGGAL 2 OKTOBER 1986
45	SE-47/PJ.21/1986	PENEGASAN KEMBALI NORMA PENGHITUNGAN TAHUN PAJAK 1986
46	SE-02/PJ.22/1987	BEBERAPA PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA PERUSAHAAN
47	SE-09/PJ.22/1986	PENGGUNAAN FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT PPh BENTUK LAMA (SERI PPh SPT-09)
48	SE-10/PJ.22/1986	RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN BUKAN KOPERASI (SERI PPh SPT-10)
49	SE-27/PJ.22/1986	BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)
50	SE-32/PJ.22/1986	PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SURAT PROMES (PROMISSORY NOTE)
51	SE-34/PJ.22/1986	KOMPENSASI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA SELAMA 6 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUSAHAAN (SERI PPh SPT - 14)
52	SE-50/PJ.22/1986	DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK PERUSAHAAN
53	SE-51/PJ.22/1986	PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK ORANG PRIBADI DAN PPh ATAS PERJANJIAN SWAP
54	SE-52/PJ.22/1986	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 914/KMK.04/1986 TANGGAL 25 OKTOBER 1986
55	SE-03/PJ.23/1987	TAMBAHAN PENJELASAN UNTUK FORMULIR 1770-A5  DALAM HAL ADA SISA KERUGIAN TAHUN LALU (SERI PPh SPT - 15)
56	SE-04/PJ.23/1987	PENYAMPAIAN/PENYEBARAN SPT TAHUNAN TAHUN 1986 (SERI PPh SPT - 16)
57	SE-08/PJ.23/1986	PENERAPAN TARIF EFFEKTIF RATA-RATA UANG PESANGON DAN BAGIAN TAHUN PAJAK (SERI PPh PASAL 21 - 23)
58	SE-14/PJ.23/1986	PEMBAYARAN PPh PASAL 21 SECARA TERPUSAT
59	SE-16/PJ.23/1986	PENYAMPAIAN SPT PPh ORANG PRIBADI TAHUN 1985 BAGI PARA DOKTER (SERI PPh SPT-13)
60	SE-17/PJ.23/1986	PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1983/1984
61	SE-19/PJ.23/1986	PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1985-1986 (SERI PPh PASAL 21-24)
62	SE-23/PJ.23/1986	PETUNJUK PENYELESAIAN TATA USAHA SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 LEBIH SETOR (SERI PPh PASAL 21-26)
63	SE-24/PJ.23/1986	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PEGAWAI YANG DIPINDAH-TUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN (SERI PPh PASAL 21 - 27)
64	SE-25/PJ.23/1986	BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1986 (SERI PPh PASAL 21-28)
65	SE-26/PJ.23/1986	PPh PASAL 21 TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI (SERI PPh PASAL 21 - 29)
66	SE-28/PJ.23/1986	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWAN/KARYAWATI INDONESIA YANG BARU BEKERJA PADA PERTENGAHAN TAHUN (SERI PPh PASAL 21-31)
67	SE-29/PJ.23/1986	PENARIKAN KEMBALI SE TENTANG PEMUSATAN PENYETORAN DAN VERIFIKASI PPd 17a (PPh PASAL 21) ATAS BURUH ASING DI BIDANG PERMINYAKAN DAN PERKAYUAN
68	SE-41/PJ.23/1986	NORMA PENGHITUNGAN UNTUK TAHUN PAJAK 1986
69	SE-45/PJ.23/1986	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
70	SE-48/PJ.23/1986	PROSEDUR PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK PPh DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
71	SE-55/PJ.23/1986	PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
72	SE-57/PJ.23/1986	RALAT SPT PPh PASAL 21 TAHUN 1986
73	SE-12/PJ.24/1986	DAFTAR NAMA-NAMA PARA KONTRAKTOR BAGI HASIL DAN KONTRAK KARYA DARI PERTAMINA (SERI PPh PASAL 22-19)
74	SE-40/PJ.24/1986	PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR
75	SE-46/PJ.31/1986	PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn. BM) ATAS PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRAKIT OLEH PERUSAHAAN KAROSERI (SERI PPN-86)
76	SE-55/PJ.31/1986	PUNGUTAN PPN ATAS IMPORTIR YANG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG LOKAL (SERI PPN-92)
77	SE-2151/PJ.31/1986	PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN.BM) ATAS PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRAKIT OLEH PERUSAHAAN KAROSERI
78	SE-28/PJ.32/1986	PPN ATAS PENYIAPAN LAHAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN PERTANIAN (SERI PPN - 75)
79	SE-30/PJ.32/1986	PENEGASAN LEBIH LANJUT MASALAH SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK (SERI PPN 76)
80	SE-2332/PJ.32/1986	PPN ATAS PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN RESMI/LOAN
81	SE-01/PJ.51/1986	TANDA TANGAN AKUNTAN PUBLIK
82	SE-21/PJ.211/1986	JUMLAH DAN PERINCIAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PER 31 DESEMBER 1985
83	SE-56/PJ.221/1986	TATA CARA PEMBETULAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN (PEMBETULAN BERDASARKAN SE-35 ATAU PEMBETULAN II)