Ketetapan MPR Republik Indonesia Tahun 2001, 2002, dan 2003

Bookmark and Share
Nomor Tahun Tentang
I/MPR/2001 2001 Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.
II/MPR/2001 2001 Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid
III/MPR/2001 2001 Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia
IV/MPR/2001 2001 Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
V/MPR/2001 2001 Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
VI/MPR/2001 2001 Etika Kehidupan Berbangsa
VII/MPR/2001 2001 Visi Indonesia Masa Depan
VIII/MPR/2001 2001 Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
IX/MPR/2001 2001 Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
X/MPR/2001 2001 Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001
XI/MPR/2001 2001 Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
I/MPR/2002 2002 Pembentukan Komisi Konstitusi
II/MPR/2002 2002 Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional
III/MPR/2002 2002 Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003
IV/MPR/2002 2002 Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
V/MPR/2002 2002 Perubahan Keempat Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
VI/MPR/2002 2002 Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002
I/MPR/2003 2003 Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002
II/MPR/2003 2003 Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2003 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar