Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	15/SK/1993	1993	Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing
2	15/SK/1994	1994	Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
3	21/SK/1996	1996	Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing
4	22/SK/1996	1996	Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	11/SK/1998	1998	Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Besar
6	12/SK/1998	1998	Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Eceran
7	21/SK/1998	1998	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
8	29/SK/1998	1998	Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11/SK/1998 Tentang Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Besar Dan Nomor 12/SK/1998 Tentang Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Eceran
9	33/SK/1998	1998	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Pengendalian Penanaman Modal Di Dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna Kepada Ketua Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna
10	12/SK/1999	1999	Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Induk (Holding)
11	37/SK/1999	1999	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi
12	38/SK/1999	1999	Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing