Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

No.	Nomor	Tahun	Tentang
1	632.K/2016/040000/1986	1986	Ketentuan Pensertifikatan Dan Spesifikasi Emas Murni Dan Perak Murni Untuk Ekspor
2	514K/844/DDJP/1992	1992	Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Tentang Penetapan Tarif Luran Tetap Dan Tarif Luran Eksplorasi Atau Luran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum
3	75.K/201/DDJP/1995	1995	Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 Tanggal 18 Nopember Mengenal Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4	275.KJ2019/DDJP/1995	1995	Tata Cara Dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan Di Bidang Pertambangan Umum
5	154.KJ27/DDJP/1996	1996	Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Dan Kontrak Karya Batubara (KKB)
6	155.KJ861/DDJP/1996	1996	Tata Cara Pengembalian/ Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
7	208.KI201/DDJP/1996	1996	Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/ Kontrak Karya (KK)/ Kontrak Karya Batubara (KKN) /Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
8	336.K	1996	Jaminan Reklamasi
9	338.K/861/DDJP/1996	1996	Penambahan Ketentuan Pada  Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Pengemballan/Pencairan Dan Jaminan Kesungguhan
10	457.K/201/DDJP/1996	1996	Perubahan Diktum Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/DDJP/ 1996 Tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/ Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/ Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
11	687.K/2015/DDJP/1996	1996	Tata Cara Pemberian KP Pengangkutan Dan KP Penjualan Atas Bahan Galian Yang Dlhasilkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Melakukan Kegiatan Di Luar Bidang Usaha Pertambangan Umum
12	696.K/20/DDJP/1996	1996	Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya
13	697.K/29/DDJP/1996	1996	Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2b Bidang Pertambangan Umum
14	165.KJ213/DDJP/1997	1997	Mekanisme Penyetoran Pengawasan Batubara Bagian Pemerintah
15	149.K/20.01/DDJP/1998	1998	Pemberian Kuasa Pertambangan
16	150.K/20.0I/DDJP/1998	1998	Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya
17	151.K/20.01/DDJP/1998	1998	Tata Cara, Persyaratan Dan Pemrosesan Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
18	453.K/20/DJP/1998	1998	Perubahan Diktum Ketiga Dan Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 696.K/20/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan  Menjadi Kontrak Karya
19	472.K/20.01/DJP/1998	1998	Pemberlan  Izin  Pemlndahan Kuasa  Pertambangan
20	489.K/20.01/DJP/1998	1998	Pembukaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Pasir Laut Di Wilayah Eks Otorita Batam
21	727.K/06.01/DJP/1998	1998	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Administrasi Perizinan Pertambangan Umum
22	58.K/20.01/DJP/1999	1999	Prosedur Dan Tatacara Pencadangan Wilayah Eks Izin Pengerukan Otorita Batam
23	236.K/20/DJP/1999	1999	Penugasan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Dan Energi Untuk Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat
24	247.K/20.01/DJP/1999	1999	Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara Kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batubara
25	256.K/025.04/DJP/1999	1999	Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan  Penjualan  Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
26	282.K/20.01/DJP/1999	1999	Bentuk Laporan Penyelidikan Umum Dan Eksplorasi Direktur Jenderal Pertambangan Umum
27	283.K/2001/DJP/1999	1999	Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelldikan Umum Dan Eksplorasi Kepada Dlrektorat Jelnderal Geologi Dan Sumberdaya  Mineral
28	436.K/20.01/DJP/1999	1999	Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau Jawa
29	933.K/20.01/DJP/1999	1999	Penugasan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Dan Energiuntuk Memberikan Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (Sipd)
30	113.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Persetujuan Prinsip Kontrak Karya (KK) Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2b)
31	121.K/20.01/DJP/2000	2000	Perubahan Lampiran V A, V B, V C, V D, V E, V F Dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 Tentang Perberian Kuasa Pertambangan (KP)
32	122.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Tahap Dan Peningkatan Tahap Kegiatan, Perubahan Luas Dan Batas Wilayah, Pembatalan Dan Terminasi Kontrak Karya (KK)
33	123.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Tahap Dan Peningkatan Tahap Kegiatan,Perubahan Luas Dan Batas Wilayah Pembatalan Dan Terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
34	124.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
35	125.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
36	126.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Wilayah Pulau Jawa Dan Madura
37	131.K/25.04/DJP/2000	2000	Perubahan Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 Tanggal 11 Mei 1999 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
38	145.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Surat Izin Bekerja Eksplorasi Kepada Pemegang KP Penyelidik Umum
39	146.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Surat Izin Bekerja Dalam Rangka Pemberian KP Pengangkutan Dan KP Penjualan Kepada Pemegang KP Eksplorasi
40	147.K/20/DJP/2000	2000	Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum
41	149.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Kuasa Pertambangan Penugasan
42	157.K/20.01/DJP/2000	2000	Pemrosesan Permohonan Surat Izin Pengiriman Contoh Mineral Non Batubara Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Dan Kontraktor Kontrak Karya (KK)
43	158.K/20.01/DJP/2000	2000	Perubahan Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 687.K/2015/DDJP/1996 Tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa Pertambangan Penjualan Atas Bahan Galian Yang Dihasilkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Melakukan Kegiatan Di Luar Bidang Usaha Pertambangan Umum
44	184.K/20.01/DJP/2000	2000	Penambahan Ketentuan Lampiran IV.F Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tanggal 18 Juni 1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan