Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor	Tahun	Tentang
003/PUU-III/2005	2005	Hak Uji Materiil Dan Formil Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutananan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
004/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
005 /PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
006/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
058-059-060-063/PUU-II/2004, 008/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Uu No.7 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
058-059-060-063/PUU-II/2004, 008/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Uu No.7 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
011/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
012/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
013/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
016/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Selanjutnya Disebut Uu No. 12 Tahun 2001) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
017/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
018/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
019-020/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Selanjutnya Disebut Uu Pptki) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
021/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yang Telah Diubah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
022/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Dasar Hukum Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Bagi Narapidana (Napi) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
024/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya Disebut Uu Pemda) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
025/SKLN-III/2005	2005	Penarikan Perkara Nomor 025/Skln-Iii/2005 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Gubernur Lampung Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
026/PUU-III/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Selanjutnya Disebut Uu Apbn) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
007/PUU-III/2005	2005	Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
010/PUU-III/2005	2005	Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
015/PUU-III/2005	2005	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
023/PUU-III/2005	2005	Pencabutan Permohonan Uji Konstitusionalitas Uu No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (1) Butir A Dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.142/Kpts/Iii/1983
009-014/PUU-LLL/2005	2005	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar 1945