skip to main | skip to sidebar
  • Home
  • About
  • Contact

BADAN HUKUM

Home » Archives for Januari 2010

Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1977
Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1984
Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1985
Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Postingan Populer

  • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2003
    Tahun : 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ...
  • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1995
    Tahun : 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ...
  • Actor Rei Forum Sequitur
    Penggugat harus menggugat tergugat di pengadilan di tempat tergugat tinggal
  • Elemen Berat Besi, Fe-57
    Karakter ketiga berhubungan dengan elemen kimia dalam tabel periodik. Kita tidak mungkin menafsirkan Surat Besi tanpa "membedah"...
  • Actor sequitur forum rei
    Pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak
  • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1998
    Tahun : 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ...
  • Contoh Replik dan Duplik Dalam Perkara Pidana
    Berbeda dengan proses perkara perdata, dalam perkara pidana soal replik dan duplik dilakukan setelah Pledoi disampaikan Terdakwa atau Penase...
  • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1992
    Tahun : 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ...
  • Holding Company Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas
    Definisi Holding company is a company, usually a corporation, which is created to own the stock of other corporations, thereby often control...
  • 740/KMK.00/1989
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 740/KMK.00/1989 TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAH...

Arsip Blog

  • ►  2016 (3)
    • ►  September (1)
    • ►  Agustus (1)
    • ►  Februari (1)
  • ►  2015 (1)
    • ►  Mei (1)
  • ►  2014 (1)
    • ►  Desember (1)
  • ►  2013 (258)
    • ►  Juli (20)
    • ►  Juni (4)
    • ►  Mei (65)
    • ►  April (153)
    • ►  Maret (4)
    • ►  Februari (2)
    • ►  Januari (10)
  • ►  2012 (96)
    • ►  Desember (10)
    • ►  November (7)
    • ►  Oktober (4)
    • ►  September (5)
    • ►  Agustus (1)
    • ►  Juli (20)
    • ►  Juni (21)
    • ►  Mei (2)
    • ►  April (3)
    • ►  Maret (5)
    • ►  Februari (1)
    • ►  Januari (17)
  • ►  2011 (93)
    • ►  Desember (3)
    • ►  November (23)
    • ►  Oktober (20)
    • ►  September (8)
    • ►  Agustus (2)
    • ►  Juli (24)
    • ►  Juni (4)
    • ►  Mei (2)
    • ►  April (1)
    • ►  Februari (4)
    • ►  Januari (2)
  • ▼  2010 (607)
    • ►  Desember (4)
    • ►  November (19)
    • ►  Oktober (3)
    • ►  September (1)
    • ►  Agustus (13)
    • ►  Juli (5)
    • ►  Juni (6)
    • ►  April (5)
    • ►  Maret (7)
    • ►  Februari (59)
    • ▼  Januari (485)
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1977
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1984
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1985
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1986
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1987
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1988
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1989
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1990
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1991
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1992
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1993
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1994
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1995
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1996
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1997
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1998
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 1999
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2002
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2003
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2004
      • Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2005
      • Surat Edaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum
      • Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
      • Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
      • Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
      • Keputusan Komisi Pemilihan Umum
      • Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Aceh dan Nias
      • Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara
      • Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
      • Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indon...
      • Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
      • Surat Ketua Bapepam
      • Peraturan Bapepam
      • Keputusan Ketua Bapepam
      • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
      • Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjan...
      • Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara
      • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
      • Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
      • Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
      • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
      • Instruksi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pem...
      • Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembang...
      • Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pem...
      • Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara
      • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
      • Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional
      • Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
      • Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Dan In...
      • Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi
      • Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi
      • Surat Menteri Negara Agraria
      • Peraturan Menteri Negara Agraria
      • Keputusan Menteri Negara Agraria
      • Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Ko...
      • Keputusan Menteri Negara Perumahan Dan Permukiman
      • Keputusan Menteri Penerangan
      • Keputusan Direksi Pertamina
      • Surat Komisi Pusat Amdal Departemen Pertambangan D...
      • Keputusan Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Pert...
      • Keputusan Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan...
      • Surat Direktur Jenderal Pertambangan Umum
      • Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum
      • Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
      • Surat Menteri Pertambangan Dan Energi
      • Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi
      • Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi
      • Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen Permuki...
      • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Permuk...
      • Surat Edaran Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah
      • Instruksi Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah
      • Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah
      • Surat Menteri Sekretaris Negara
      • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan...
      • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pe...
      • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
      • Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Huku...
      • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Huku...
      • Keputusan Direktur Pemerintahan Dalam Negeri
      • Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah
      • Surat Menteri Dalam Negeri
      • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
      • Instruksi Menteri Dalam Negeri
      • Keputusan Menteri Pertahanan
      • Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum ...
      • Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
      • Surat Direktur Paten
      • Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
      • Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
      • Pengumuman Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
      • Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
      • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
      • Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
      • UUD 1945 Amandemen I
      • UUD 1945 Amandemen II
      • UUD 1945 Amandemen III
      • UUD 1945 Amandemen IV
      • UUD 1945 Setelah Amandemen I s.d. IV Dalam Satu Na...
      • Surat Menteri Keuangan
      • Surat Edaran Menteri Keuangan
  • ►  2009 (478)
    • ►  Desember (436)
    • ►  September (42)

Mengenai Saya

Unknown
Lihat profil lengkapku
Diberdayakan oleh Blogger.


 

© 2010 BADAN HUKUM - All Rights Reserved

By Belajar SEO Blogspot And Portal Berita